Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak daerah lainnya pada Februari 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, termasuk Mantri Pamong Praja, Lurah, Ketua LPMK, Ketua Kampung, dan Ketua RW, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pajak daerah. “Dengan tumbuhnya kepedulian maka diharapkan tumbuh rasa ikhlas dalam membayar pajak”.

Dalam sosialisasi ini, penyuluh dari BPKAD dan anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta memaparkan sejumlah materi penting terkait PBB. Materi yang dibahas mencakup definisi PBB, kebijakan PBB tahun 2025 termasuk kegiatan Pemutakhiran Data PBB-P2. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun basis data PBB-P2 yang kuat sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2022 mengenai HKPD.

Pemutakhiran data PBB-P2 akan dilakukan sepanjang 2025 untuk Kemantren Kraton dan Gedongtengen. Tujuan kegiatan ini adalah untuk basis data PBB-P2 yang lengkap dan akurat. Output yang dihasilkan berupa basis data tekstual dan basis data spasial. Basis data tekstual meliputi data SISMIOP yang akurat sesuai kondisi lapangan, perekaman SPOP dan LSPOP, serta penempelan stiker dan identifikasi objek pajak yang berupa fasum. Basis data spasial terfokus pada Peta SIG sesuai kondisi lapangan dan Foto Objek Pajak. Gambaran kegiatan pemutakhiran bagi surveyor diawali dengan Surveyor mendatangi lokasi objek pajak, lalu mengecek, wawancara, mengisi form (SPOP-LSPOP) sesuai dengan kondisi terbaru, serta Petugas BPKAD melakukan verifikasi data dari surveyor.

Syarat menjadi surveyor yaitu:

• Pendidikan SMU/ SMK/ setara
• Mengetahui wilayah dan/ atau bisa membaca peta wilayah
• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
• Mempunyai pengalaman survey (diutamakan)
• Mampu bekerja sesuai dengan target
• Memiliki HP dengan kamera minimal 5MP

Pendaftaran paling lambat 31 Maret 2025 & dilakukan secara online melalui: s.id/SurveyorPBD2025